Berita Ekonomi Terkini

Kamis, 29 Desember 2016

Kata Presiden Jokowi Harga Listrik Mahal karena Ulah Makelar

988Betlink - Presiden Joko Widodo (Jokowi) membeberkan alasan terkait penyebab harga listrik lebih mahal di Indonesia dibandingkan di negara-negara lain. Menurutnya harga listrik di Indonesia menjadi mahal karena terlalu banyak beban-beban biaya yang sebenarnya tidak perlu.

Hal tersebut disampaikan Presiden Jokowi saat meresmikan proyek PLTP Lahendong Unit 5 dan 6 serta PLTP Ulubelu Unit 3 yang berlokasi di Lampung di acara peresmian yang digelar di Tompaso, Minahasa, Selasa (27/12/2016).

Faktor lain yang membuat harga listrik mahal, menurut Presiden, adalah banyaknya perantara atau makelar dalam suatu proyek listrik. "Terlalu banyak orang di tengah, terlalu banyak yang brokeri, terlalu banyak yang makelari," tambahnya menyebutkan mengapa harga listrik mahal.

Sementara di banyak negara lain, kata Presiden, harga listrik lebih murah dan lebih efisien. Ia mencontohkan PLTA di Serawak harganya hanya 2 sen sementara di Indonesia 7 sen. Tenaga surya di Uni Emirat Arab di sana harganya 2,9 sen di Indonesia 14 sen. Padahal, ujarnya, air kita melimpah, sungai kita melimpah.

"Kenapa mereka bisa, kita enggak bisa. Pasti ada sesuatu," ucapnya mempertanyakan.

Presiden menambahkan, sungai-sungai besar seperti Mahakam, Musi, atau Bengawan Solo dimanfaatkan untuk PLTA dan harganya bisa dibuat berkisar 2 sen maka di situlah daya saing Indonesia melonjak naik.

"Masa antar-BUMN ada yang di tengah, masa dari swasta ke PLN ada yang di tengah. Untuk apa? Sudah sekarang kita blak-blakan saja, negara kita perlu efisiensi di semua lini kalau tidak, kita akan digilas oleh kompetisi, oleh persaingan antar negara," katanya.

Presiden mendukung kerja sama bisnis tapi hendaknya tetap menjunjung tinggi profesionalisme dalam bersaing. Tender yang baik dipilih karena murah dan berkualitas, dipilih bukan karena pertemanan.

"Sekarang musimnya bersaing, musimnya berkompetisi," tuturnya.

Ia menyebutkan, untuk geotermal (panas bumi) saja, misalnya, Indonesia masih mempunyai peluang yang sangat tinggi atau baru dikerjakan lima persen atau baru sekitar 29.000 MW.

"Inilah saya kira peluang-peluang yang bisa kita kerjakan, baik peluang investasi, baik dikerjakan oleh BUMN yang paling penting harganya bisa bersaing, goalnya ke sana semuanya," katanya.

Hadir dalam peresmian itu Menteri ESDM Ignasius Jonan, Menteri BUMN Rini Soemarno, Dirut Pertamina Dwi Soetjipto, dan Dirut PLN Sofyan Basir.

Proyek Kereta Api Papua Barat Terkendala Pembebasan Lahan

988Betlink - Pemerintah pusat dan daerah Papua Barat menggenjot persiapan proyek kereta api di provinsi di ujung timur Indonesia itu. Semula presiden Joko Widodo menginginkan agar peletakan batu pertama atau groundbreaking proyek ini dapat dilaksanakan pada Juli 2016 di Kota Sorong, namun mundur sampai sekarang akibat masalah pembebasan lahan. Pemerintah menargetkan groundbreaking bisa terlaksana pada 2017.

Kepala Bidang Perhubungan Darat Dinas Perhubungan Provinsi Papua Barat Harold Jan Umpain di Manokwari, Rabu (28/12/2016) menyampaikan bahwa saat ini pihaknya tengah mempersiapkan lahan yang akan dilalui jalur utama kereta api.

"Instruksi dari pusat pemerintah daerah terutama kabupaten/kota diminta segera menyiapkan lahan. Terutama daerah-daerah yang akan dilalui jalur utama," katanya.

alur utama tersebut meliputi Kota Sorong,Kabupaten Sorong, Sorong Selatan, Maybrat, Teluk Bintuni, Manokwari Selatan dan Manokwari. Dia menjelaskan, jalur utama rel kereta api Papua Barat akan menghubungkan Kota Sorong dengan Manokwari.

"Lahan sudah ada dan pemerintah Kota Sorong sudah menyetujui. Masih tarik menarik harga antara masyarakat dengan pemerintah," ujarnya.

Sambil menunggu proses penyelesaian lahan oleh Pemkot Sorong dan warga setempat, lanjutnya, Direktorat Jendral Perkeretaapian bersama Konsultan saat ini tengah menuntaskan kajian Detail Enggineering Design (DED) seluruh jalur kereta api Papua Barat.

"DED untuk trase atau jalur utama sudah dalam tahap final. Pemerintah daerah terutama Kabupaten Sorong, Sorong Selatan, Maybrat, Teluk Bintuni, Manokwari Selatan, dan Manokwari diminta segera menyiapkan lahan," kata dia pula.

Harold menambahkan, pemerintah pusat masih menunggu kesiapan Pemkot Sorong terkait pelaksanaan groundbreaking proyek ini. Alternatif lain akan ditempuh jika Kota Sorong belum siap.

"Alternatif lain untuk pelaksanaan groundbreaking bisa saja dilakukan di Kabupaten Sorong. Kita belum komunikasi dengan Pemkab Sorong karena masih menunggu Kota Sorong," katanya lagi.

Mimpi Kereta Api di Papua

Pada April tahun ini, pemerintah pusat menyebutkan, seluruh anggaran proyek ini ditanggung penuh pemerintah pusat melalui APBN. Secara keseluruhan, panjang trase Manokwari-Sorong mencapai 390 km. Di Papua Barat pembangunan dibagi dalam tiga tahap, yakni trase Sorong Ayamaru, Manokwari Teluk Bintuni. Untuk jalur Teluk Bintuni-Ayamaru akan dilakukan belakangan, mengingat topografinya yang relatif sulit karena wilayah Pegunungan. Target pembangunan tahap satu dan dua Papua Barat akan dilaksanakan antara tahun 2015 hingga 2019.

Moda Transportasi Kereta Api yang akan dikembangkan Kementerian Perhubungan di wilayah Provinsi Papua Barat berkecepatan 250 kilometer per jam.

Direktur Jendral Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Hermanto Dwi Atmoko di Manokwari, Kamis, (28/4) berharap pemerintah daerah mengupayakan pembebasan lahan secepatnya, agar tahun ini pembangunan bisa dimulai.

"Yang harus disiapkan pemerintah daerah antara lain, penyiapan lahan dan pelepasan hak ulayat, uji trase atau jalur, analisis dampak lingkungan, SDM, serta rekomendasi trase dari gubernur dan seluruh kepala daerah tingkat kabupaten/kota," ujarnya.

Namun hingga kini pembebasan lahan belum tuntas.

Legenda Kekokohan Jalan Rusia dan Tol Jagorawi

988BetLink - Libur panjang Natal 2016 diwarnai kehebohan anjloknya jembatan Cisomang di ruas jalan Tol Cipularang. Kejadian ini memantik pertanyaan tentang mutu infrastruktur jalan raya di Indonesia. Banyak infrastruktur yang dibangun dengan cepat, untuk mengejar tenggat, namun menyisakan banyak persoalan terkait mutu jalan.

Ini berbeda dengan pembangunan infrastruktur jalan tol Jagorawi, ruas tol pertama yang dibangun di Indonesia.

“Jalan Tol Jagorawi merupakan jalan terbaik yang kita miliki. Tentu, dalam melaksanakan pembangunan kita selalu ingin menciptakan yang terbaik... Jalan Tol Jagorawi walaupun kontraktornya dari luar negeri, namun tidak sedikit pula pikiran dan tenaga kita yang ikut serta menyelesaikan jalan yang istimewa itu.”

Ini adalah nukilan pidato Presiden Kedua Indonesia Soeharto saat upacara peresmian Jembatan Tol Citarum dan Jalan Tol Jagorawi 14 Agustus 1979 di Rajamandala, Cianjur, Jawa Barat -- yang bisa dibaca di soeharto.co.

Tuntasnya pembangunan Tol Jagorawi sepanjang 59 km saat itu menandai dimulainya pembangunan tol yang masif di Indonesia. Jalan-jalan tol baru dengan panjang puluhan kilometer kembali dibangun, antara lain Cikampek dan Jakarta-Merak. Pada periode 1995 hingga 1997 dilakukan upaya percepatan pembangunan jalan tol melalui tender 19 ruas jalan tol sepanjang 762 km. Namun rencana itu banyak yang mangkrak karena krisis 1998.

Hingga kini ada 989 km jalan tol yang sudah dibangun di Indonesia. Butuh 37 tahun untuk menambah 930 km semenjak tol pertama Jagorawi diresmikan. Ini sama saja hanya 25 km per tahun -- angka yang sesungguhnya tak istimewa.

Selain tol, pemerintah juga membangun jalan-jalan nasional. Sejak merdeka 71 tahun lalu, jalan nasional baru terbangun sekitar 38.500 km. Pada survei Kementerian PU semester II-2014, hanya 62 persen di antaranya yang berada dalam kondisi baik. Selebihnya kondisi sedang, rusak ringan, hingga rusak berat.

Dari catatan panjang jalan tol dan jalan nasional, ada sejentik jalan yang fenomenal. Bukan karena panjangnya atau yang serba megah, tapi soal kualitas konstruksinya. Beberapa jalan itu antara lain Tol Jagorawi hingga Jalan Nasional Tjilik Riwut di Kalimantan Tengah.

Legenda Kekokohan Jalan Rusia dan Tol Jagorawi

Jagorawi Hingga Jalan Rusia”Saya ikut menyusun batu-batu yang menjadi fondasi jalan ini,” kata Gardea Samsudin (70), warga Palangkaraya, dikutip Kompas 2009 lalu.

Samsudin salah satu saksi mata dan pelaku langsung pembangunan jalan yang menghubungkan Jalan Palangkaraya-Tangkiling sejauh 34 km dengan lebar 6 meter itu. Bagi sebagian warga setempat jalan ini dikenal sebagai Jalan Rusia karena dibangun oleh insinyur-insinyur Rusia pada 1960-an, di masa erat-eratnya hubungan Indonesia dengan Soviet kala itu.

Jalan Rusia terkenal dengan kondisi yang lurus dan tetap mulus meski sudah berusia lebih dari setengah abad. Pembangunan jalan ini bagian dari pembangunan kota baru Palangkaraya yang diresmikan Presiden Sukarno, pada 17 Juli 1957, dalam sebuah seremoni ayunan kapak pada sebilah kayu di kawasan Pahandut. Pada saat itu pula pembangunan Jalan Rusia dimulai, butuh bertahun-tahun untuk membuat pondasi jalan yang membelah hutan belantara dan kawasan gambut yang sulit ditembus.

Dalam sebuah tayangan video YouTube tentang pembuatan Jalan Palangka Raya – Tangkiling, terlihat jelas ledakan besar di sebuah bukit kapur demi mendapatkan bongkahan, krikil, dan pasir untuk menjadi pondasi Jalan Rusia ini. Buldozer dan orang-orang tampak harus berjibaku terendam rawa-rawa gambut di medan yang berat. Hamparan gambut ini harus diangkat sampai dasarnya untuk menemukan dasar tanah yang kuat. Teknik apik ini disebut-sebut kunci dari panjang umurnya jalan Rusia hingga puluhan tahun dan masih dinikmati hingga kini.

“Dulu ada namanya Projakal, Proyek Jalan Kalimantan, yang menginisiasi orang Rusia. Jalan ini mampu bertahan lama di tanah gambut, karena pengerjaannya mengikuti spesifikasi,” kata Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VI Kementerian PU dan Perumahan Rakyat Bambang Hartadi kepadatirto.id.

Dengan kondisi medan yang berat, tak mengherankan proses pembangunan pondasi baru tuntas pada 17 Desember 1962, hampir 5,5 tahun semenjak peresmian tugu tiang pertama pembangunan Kota Palangkaraya pada 1957 yang disiapkan sebagai ibu kota Indonesia. Sayangnya, pembangunan jalan yang direncanakan sepanjang 175 km akhirnya berhenti pada 1966 karena transisi politik nasional yang berdarah-darah. Saat itu, jalan yang terbangun hanya seperlima dari target awal

Pada Orde Baru, konstruksi jalan yang juga fenomenal yaitu Tol Jagorawi. Ada peran besar Menteri Pekerjaan Umum waktu itu, Sutami. Secara teknis, tol ini memiliki lebar masing-masing lajur 3,75 meter, atau lebih lebar dibanding Tol Cikampek yang hanya 3,6 meter. Tol ini juga sepi dari kabar soal jalan yang amblas, tak seperti tol-tol baru yang sudah dibangun. Dalam situs resminya, Jasa Marga menyebut Tol Jagorawi menjadi masterpiece dikarenakan struktur konstruksi yang masih prima hingga kini.

Tol yang dibangun dengan kontraktor utama dari Hyundai, Korea Selatan, mulai dikerjakan 1973 dan selesai dibangun pada 1978. Artinya kecepatannya pembangunannya sekitar 1 km per bulan dengan proses yang ketat dan apik. Bandingkan dengan kecepatan pembangunan Tol Cipularang II Purwakarta-Plered-Cikalong Wetan-Cikamuning sepanjang 40 km pada 2005. Karena dikebut, ruas jalan itu bisa selesai dalam 12 bulan atau dengan kecepatan 3,4 km per bulan.

“Saya dapat cerita dari senior di PU, pengawasan pembangunan proyek Jagorawi ketat banget, itu yang namanya kalau kerjaan tak beres, langsung di-reject,” kata Bambang.

Lulusan Teknik Sipil ITB ini berpandangan kecepatan pembangunan jalan yang dikebut membuahkan hasil yang tak maksimal dari sisi kualitas. Di atas kertas, setiap proses pengerasan jalan harus melakukan proses pemadatan setiap 20 cm. Pengerjaan ini tentunya membutuhkan kesabaran, tidak bisa tergesa-gesa, dan harus konsisten dengan standar yang ketat.

“Padahal fondasi (melalui pemadatan) itu kunci dari membuat jalan,” kata Bambang.

Pandangan Bambang sangat pas di lapangan. Selain cerita kejadian amblas yang sering menimpa Tol Cipularang, kejadian serupa juga terjadi pada Tol Cikopo yang mengalami nasib serupa. Ruas jalan yang membentang sepanjang 116 km itu dibangun hanya kurang dari 3 tahun. Persoalan ini sempat menjadi catatan Presiden Jokowi saat meresmikan tol ini pada Juni 2015 lalu..

“Pembebasan lahan memakan waktu 6 tahun, konstruksi 2,5 tahun. Ada yang tidak betul dalam regulasi kita. Enam tahun bukan jangka yang pendek. Kebalik-balik kita ini, mestinya konstruksi yang lebih panjang, pembebasan (lahan) yang lebih pendek,” tegas Jokowi.

Jokowi rupanya ingin memberi pesan, bahwa mengebut proyek jalan harus tetap diikuti dengan standar dan kualitas yang terjaga. Jangan sampai proyek dikerjakan dengan ngebut namun mengorbankan standar dan kualitas.

Dalam hal ini, pembangunan Jalan Rusia dan Tol Jagorawi yang sudah berumur puluhan tahun bisa menjadi cermin yang baik.

Membedah Faedah Kebijakan Bebas Visa

988BetLink - Belum sampai setahun, kebijakan bebas visa untuk 169 negara panen kritikan. Para politisi yang duduk di DPR dan MPR termasuk yang paling getol meminta kebijakan ini dievaluasi. Sebagian dari mereka meminta kebijakan ini dihapus karena tak memberi dampak signifikan bagi jumlah wisatawan, bahkan diduga mengundang datangnya pekerja asing ilegal.

Sehari selepas Natal kemarin, Ketua MPR RI, Zulkifl Hasan yang juga kader Partai Amanat Nasional meminta kebijakan ini dievaluasi. Menurutnya, kebijakan itu tak terbukti meningkatkan jumlah wisatawan asing ke Indonesia. Ketua Panja Penegakan hukum Komisi III DPR, Desmond J Mahesa pernah juga berkata serupa. Wakil Ketua DPR Fadli Zon pun ikut-ikutan berkomentar. Dia meminta kebijakan itu ditinjau kembali dan dihapus.

Kebijakan bebas visa bagi 169 negara ini baru ditetapkan pada Maret tahun ini. Menuduhnya tak memberi manfaat, bisa jadi benar, tetapi bisa jadi juga terlalu prematur. Klaim tentang jumlah wisatawan mancanegara (wisman) yang tak meningkat dan isu tentang tenaga kerja asing harus diperiksa kebenarannya.

Membedah Dampak Bebas Visa

Tim Riset Tirto.id mengumpulkan data pertumbuhan wisatawan mancanegara tiap bulan, terhitung sejak Januari 2012 hingga September 2016. Dari data itu, diperoleh data pertumbuhan rata-rata tiap bulan. Ketika kebijakan bebas visa hanya diberlakukan bagi 15 negara, pertumbuhan rata-rata per bulan hanya 0,67 persen.

Pada Juni hingga Agustus 2015, pemerintah menaikkan jumlah negara bebas visa dari 15 menjadi 45. Dalam periode tiga bulan ini, pertumbuhan rata-rata kunjungan wisman ke Indonesia naik ke angka 2,43 persen.

Kenaikan ini belum tentu disebabkan oleh penambahan jumlah negara bebas visa. Juni, Juli, dan Agustus adalah bulan-bulan ketika kunjungan wisata meningkat. Begitu juga dengan Desember, pertumbuhan kunjungan pada akhir tahun kerap menyentuh dobel digit. Seperti pertumbuhan kunjungan pada Desember tahun lalu yang menyentuh 17,46 persen.

Waktu itu, pemerintah sudah menaikkan lagi jumlah negara bebas visa dari 45 menjadi 90 negara. Kebijakan ini bertahan hingga Februari 2016, sebab pada Maret, pemerintah menaikkan lagi jumlahnya menjadi 169. Ketika ada 90 negara yang dibebaskan visanya, pertumbuhan rata-rata per bulan tercatat turun 0,08 persen.

Sepanjang Maret hingga September 2016, pertumbuhan kunjungan wisman rata-rata per bulan tercatat 2,66 persen. Artinya, lebih besar dibandingkan ketika Indonesia hanya membebaskan visa kepada 15 negara.

Meskipun tak signifikan, pertumbuhan jumlah wisatawan asing tetap terjadi tahun ini. Sampai September, jumlah kunjungan wisman mencapai 7,86 juta kunjungan. Ia lebih besar dari jumlah keseluruhan kunjungan wisman pada 2011 yang hanya 7,64 juta kunjungan.

Menjelang akhir tahun, tren kunjungan wisman biasanya lebih besar, puncaknya adalah Desember. Total kunjungan wisman tahun ini diperkirakan mencapai 10 juta kunjungan. Masih jauh dari target 12 juta. Namun, tetap tumbuh dari tahun lalu yang berada di angka 9,86 juta kunjungan wisman.

Pertumbuhan yang masih kecil meskipun keran bebas visa dibuka kian lebar ini wajar saja adanya. Kabar bebas visa suatu negara tentu tak menyebar dengan cepat ke negara-negara lain. Butuh waktu untuk menyebarluaskan informasi. Ketika informasi itu sudah sampai, tak sekonyong-konyong juga mereka datang ke Indonesia.

Jadi, meskipun informasi bebas visa ke Indonesia sudah sampai ke warga yang negaranya termasuk dalam daftar, dibutuhkan waktu bagi warga negara tersebut untuk menyiapkan kedatangannya ke Indonesia.

Bicara tentang untung-rugi kebijakan ini, tim riset Tirto.id mencoba menghitung potensinya. Sebelas negara dengan jumlah kunjungan wisman terbanyak dijadikan sampel. Lalu dihitung berapa potensi kerugian dari visa yang dibebaskan dan potensi keuntungan dari kunjungan.

Sebelas negara yang dijadikan sampel adalah Jepang, Korea Selatan, Cina, Taiwan, Australia, India, Amerika Serikat, Inggris, Belanda, Jerman, dan Perancis. Total potensi kerugian dari kunjungan sebelas negara sepanjang Maret hingga September tahun ini senilai Rp1,53 triliun. Angka in diperoleh dari jumlah kunjungan dikali $35, sesuai tarif visa.

Sementara itu, potensi penerimaan negara dari kunjungan sepanjang Maret sampai September dari sebelas negara sampel mencapai Rp59, 36 triliun. Potensi penerimaannya terlihat jauh lebih besar dari potensi kerugian. Angka ini diperoleh dari jumlah kunjungan dikali rata-rata uang yang dihabiskan wisman dalam kunjungannya. Dari sisi faedah kebijakan ini tak seburuk yang disangka. Intinya, membebaskan visa hanya salah satu cara untuk menarik minat turis asing, ada hal lain seperti promosi dan fasilitas serta infrastruktur yang harus disiapkan.

Begaimana dengan potensi buruk bebas visa terhadap masuknya tenaga kerja asing ilegal terutama Cina?

Tahun ini, memang terjadi pelonjakan tenaga kerja asal Cina, dari sebelumnya 17.515 orang pada 2015 menjadi 21.271 orang pada November 2016. Tetapi ini adalah angka pekerja legal, bukan pekerja ilegal yang memanfaatkan bebas visa. Kenaikan ini berbanding lurus dengan pertumbuhan proyek milik Cina di Indonesia. Menurut data BKPM, tahun lalu ada 1.052 proyek di Indonesia yang dijalankan Cina. Padahal tahun 2014 jumlahnya hanya 501 proyek.

Namun, persoalan turis yang bekerja dengan izin wisata sejatinya bisa terjadi dengan atau tak adanya kebijakan bebas visa. Ini juga jadi persoalan di banyak negara, bukan hanya Indonesia. Namun, di Indonesia urusan ini sudah sampai masuk ranah para politisi di Senayan.

Pemerintah memang tak pongah, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) sempat menyatakan kebijakan bebas visa bagi warga negara lain perlu dievaluasi menyusul maraknya isu mengenai orang asing yang bekerja secara ilegal di Indonesia.

"Jangan-jangan kita sudah bebaskan visa, tetapi wisatawannya tidak ada. Jadi perlu kita evaluasi juga," ujar JK pada 23 Desember lalu dikutip dari Antara.

Kebijakan bebas visa bisa jadi mempermudah para pekerja asing untuk masuk dan bekerja tanpa izin kerja. Tetapi, menghapusnya tanpa memaksimalkan dahulu pengawasan imigrasi, sebuah tindakan gegabah. Bukankah untuk membunuh tikus dalam lumbung tak perlu membakar lumbungnya?

Benci Tapi Rindu Minimarket

Kehadiran minimarket menjadi pro kontra di berbagai daerah. Sampai-sampai ada fatwa haram untuk pemberian izinnya. Namun, gerai-gerai minimarket terus bertumbuh, bahkan saling berdekatan.

988BetLiink - Pita kuning, biru, dan merah yang menjulur merintangi sebuah pintu kaca akhirnya terjuntai putus setelah pria berseragam lengkap polisi menggenggam sebilah gunting sambil berdiri tepat di depan pintu. Senyum pun tersungging dari bibir sang tamu istimewa hari itu, dengan jepretan kamera wartawan tak henti-hentinya bersahutan.

Ini bukan peresmian kantor pemerintahan, tapi sebuah seremoni pembukaan gerai minimarket Indomaret oleh Kapolres Enrekang awal November 2016 lalu, yang sempat ditolak warga. Acara seremoni semacam ini sudah lazim beberapa daerah, pejabat setingkat bupati seperti daerah Sintang, Lombok Timur, Minahasa Utara rela meluangkan waktunya untuk sekadar jadi penggunting pita anyar gerai minimarket.

Lain kepala daerah, lain kebijakan. Minimarket di Enrekang masih mendapatkan izin membuka gerai, tetapi untuk daerah seperti Sumatera Barat, termasuk Kota Padang, jangan harap gerai-gerai berukuran maksimal 400 meter persegi ini bisa terbangun. Terlarang!

Selama hampir 30 tahun kehadirannya, minimarket tak hanya menyuguhkan barang-barang kelontong dan menjadi pesaing kuat toko tradisional. Minimarket telah bertransformasi jadi solusi konkret bagi masyarakat seperti layanan praktis dari urusan membeli pulsa, membeli voucher listrik, tiket kereta hingga pesawat dan lainnya.

Minimarket seolah kini hadir tanpa pesaing. Warung-warung kecil, kelontong kelas menengah, semuanya dilibas. Musuh utama minimarket kini adalah toko-toko online. Banyak yang memprediksi minimarket dalam 10 tahun mendatang bakal “hilang” karena tergantikan dengan perkembangan toko-toko online yang makin marak. Namun, para pengusaha minimarket sudah mulai penyesuaian mengatasi perkembangan zaman. Misalnya Alfaonline.com sebagai toko online Alfamart sejak 2013. Mereka juga tetap berekspansi melebarkan jejaring di tahun depan.

“Kita masih akan tetap ekspansi, di daerah-daerah yang masih diizinkan. Seperti di Sumatera selain Padang kita terus ekspansi,” kata Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Tutum Rahanta kepada

Dengan ekspansi masif, gerai ritel minimarket menjamur dengan pelbagai merek nasional hingga bendera lokal. Namun dari sekian minimarket, ada dua nama yang terus menggurita, Indomaret dan Alfamart. Dua minimarket ini sering berhadapan, bersebelahan bak sejoli, hingga saling mengepung kota hingga desa seperti para “serdadu” toko kelontong.

“Apabila di suatu lokasi sudah berdiri minimarket Alfamart atau yang lainnya bisa dipastikan di lokasi tersebut memiliki potensi pasar yang bagus dan lolos uji kelayakan bisnis. Artinya, jika minimarket lain ingin menambah toko di lokasi tersebut maka mereka tidak perlu melakukan riset serupa,” jelas Alfamart dalam keterangan resminya dipacak dari laman alfamartku.com.

Indomaret sebagai yang lebih senior misalnya, pada 2013 sudah menancapkan kukunya dengan sebaran 8.834 gerai, dalam dua tahun gerai bisnis ritel Grup Salim ini sudah tumbuh hampir 40 persen dengan 12.210 gerai di 2015.

Bagaimana dengan Alfamart? Ada 9.302 gerai yang berdiri hingga 2013 lalu, saat itu jumlah gerai Alfamart, jelas mengalahkan Indomaret. Namun, untuk hal pertumbuhan, gerai dengan kelir dominan warna merah kuning tumbuh tak sampai 20 persen selama dua tahun. Jadi, untuk jumlah gerai dan masifnya ekspansi, Indomaret lah juaranya.

Didukung dengan gerai yang lebih luas, Indomaret lebih moncer untuk urusan cuan. Tahun lalu mereka mampu membukukan laba hingga Rp758 miliar atau tumbuh 23 persen. Berkebalikan dengan Alfamart pada tahun yang sama hanya mencatatkan laba Rp464 miliar, turun 24 persen dari 2014.

Naik turun dalam bisnis satu hal yang biasa, tapi yang tak biasa bagi peritel seperti Indomaret, Alfamart, dan lainnya dihadapkan persoalan perizinan di daerah yang tak mudah. Ketentuan perizinan toko modern oleh pemerintah daerah, soal zonasi, hingga memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan pasar tradisional, usaha kecil di wilayah setempat terkait pendirian toko modern diatur jelas Peraturan Presiden (Perpres) No. 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

Persoalan izin ini lah yang akhirnya berbuntut masalah di lapangan. Tak jarang beberapa daerah melakukan penertiban karena pelanggaran izin. Masih ingat upaya penertiban minimarket di DKI Jakarta pada 2011 di era Gubernur Foke?

Pada waktu itu Pemda DKI sempat mirilis data yang sangat mencengangkan, dipacak dari laman Antara, dari verifikasi ada total 2.162 minimarket di Jakarta, hanya 67 minimarket yang memiliki izin lengkap dan 2.095 minimarket melanggar Perda No 2 tahun 2002 tentang Perpasaran Swasta dan Ingub No 115 tahun 2006 tentang Penundaan Perizinan Usaha minimarket.

Rinciannya, sebanyak 1.383 minimarket tidak memenuhi kelengkapan persyaratan pendirian minimarket dan 712 minimarket yang sama sekali tidak mempunyai izin. Sebanyak 131 minimarket dari total 712 minimarket yang tidak berizin, lokasinya berjarak kurang dari 500 meter dari pasar tradisional, rangkap pelanggaran.

Bagaimana sekarang? Kenyataannya minimarket di Jakarta masih tetap ada. Ini karena pada 2012, lahir Instruksi Gubernur (Ingub) DKI Jakarta No.7 tahun 2012 tentang Pencabutan Penundaan Perizinan Minimarket di Jakarta pada 12 Januari 2012. Salah satunya mengatur agar memproses perizinan “pemutihan” bagi minimarket pada waktu itu yang bermasalah pada izin. Meski sebagian dalam jumlah kecil diperintahkan harus ditutup karena lokasinya terlalu dekat dengan pasar.

DKI Jakarta hanya contoh kecil persoalan gurita minimarket sempat bermasalah, dan itu masih banyak terjadi di daerah hingga sekarang. Belum lama ini, Pemerintah Kota Tomohon, Sulawesi Utara menghentikan sementara mengeluarkan izin pembangunan minimarket. Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara juga melakukan hal serupa, dan banyak daerah lainnya.

Ini baru dari sikap pemerintah daerah, belum lagi respons dari masyarakat yang juga menghendaki pembatasan kemunculan minimarket. Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Tengah, 7 Desember 2016, mengeluarkan fatwa bahwa pemerintah haram memberikan izin usaha ritel modern yang diduga kuat akan berdampak negatif terhadap pedagang tradisional atau toko kelontong.

Dari semua tantangan itu, pelaku minimarket seolah tak peduli, mereka tetap fokus ekspansi. Alfamart misalnya selain fokus ekspansi di dalam negeri, mereka melanjutkan ekspansi di Filipina. Indomaret, tetap optimistis dengan memasang target pertumbuhan omzet hingga 20 persen. Mereka juga akan menambah jumlah outlet di daerah baru seperti Ambon, Kendari dan wilayah timur Indonesia di 2017. Ini membuktikan minimarket mampu bertahan di tengah hadangan, karena mereka memang dibutuhkan.

Minimarket juga bertahan karena jurus "rahasia" bisnis ritel, yakni impulse buying, yaitu kala konsumen berbelanja tak hanya berdasarkan kebutuhan, tetapi juga berdasarkan keinginan. Misalnya saat seseorang sedari rumah hanya berniat beli satu buah pasta gigi, tapi saat di gerai minimarket akhirnya kepincut membeli makanan ringan yang menggoda mata.

Ini tak akan terjadi bila tak ada jejeran rak barang dagangan yang tersaji apik, lengkap, dan suasana nyaman. Ditambah strategi mereka terus saling berjejer berdekatan di pelbagai tepian jalan. Dan ini sudah lama dilakukan oleh duo rival Indomaret dan Alfamart.